Iran Akan Memiliki Bom Nuklir dalam Waktu Dekat

Kementerian Luar Negeri Negara Prancis Jean-Yves Le Drian melakukan pencatatan apabila negara Iran akan bisa mempunyai bom nuklir hanya dalam waktu sekitar satu hingga dua tahun yang akan datang, Apabila negara tersebut terus saja melepaskan perjanjian nuklir Joint Comprehensive Plan of Action, yang telah disepakati dengan enam negara besar pada tahun 2015.

“Apabila negara Iran terus tak patuh dengan perjanjian yang dilangsungkan di Wina beberapa waktu yang lalu, maka dalam kuru waktu yang sangat singkat, antara satu sampai dengan dua tahun ini, Iran dapat mempunyai akses ke persenjataan nuklir, yang memang bukan merupakan sebuah pilihan,” ungkap Le Drian kepada radio RTL sebagaimana dengan yang dikutip oleh Sputnik, Sabtu yang silam.

Para tokoh menteri luar negeri kawasan Uni Eropa dijadwalkan akan mengadakan pertemuan darurat pada hari Jumat untuk mencari cara membimbing Amerika Serikat dan Iran supaya menjauh dari konfrontasi, termasuk yang berkaitan dengan masalah persenjataan nuklir.

Pekan lalu Iran memberikan peringatan apabila mereka akan mengambil keputusan untuk menindak lanjuti langkah menjauh dari komitmennya berada di bawah JCPOA. Perdana Menteri Teheran bersikeras apabila  langkah tersebut akan dilaksanakan apabila semua partnernya di kawasan Uni Eropa gagal memenuhi komitmennya sendiri terhadap perjanjian yang sudah disepakati tersebut.

Menyusul pada kasus pembunuhan yang terjadi kepada komandan militer utamanya, Mayor Jenderal Qasem Soleimani, di tanggal 5 Januari lalu Iran mengumumkan apabila mereka tidak akan melanjutkan kewajiban yang tersisa yang berdasarkan pada kesepakatan JCPOA. Teheran mengumumkan apabila kini mereka akan memulai memperkaya pasokan ketersediaan uranium dalam memenuhi kebutuhan teknis serta langkah itu akan terjadi melalui cara yang “damai”.

Perjanjian JCPOA menghasilkan bahwa Iran diharuskan mengurangi program nuklirnya sebagai ganti dengan dicabutnya sanksi terhadap Teheran. Apabila sesudah Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian itu pada tahun 2018, AS kembali memvonis sanksi ekonomi terhadap negara Iran. Dan hasilnya setahun kemudian, Iran mengungkapkan bahwa akan secara bertahap menangguhkan kewajiban yang diatur dalam kesepakatan tersebut.